Landasan Hukum Implementasi Kurikulum 2013

Latar Belakang

Implementasi Kurikulum 2013 telah memasuki masa tahun ke-6 sejak diberlakukan. Dalam dinamika perjalannya, kurikulum ini telah mengalami banyak evaluasi dan penyempurnaan di berbagai hal baik pengelolaan/kebijakan, substansi, maupun metodologinya. Kurikulum 2013 (K13) mulai dilaksanakan secara terbatas dan bertahap pada tahun pelajaran 2013/2014. Pada tahun pelajaran 2014/2015 pelaksanaan diperluas ke seluruh SMP pada kelas VII dan VIII. Dengan tujuan untuk menjadikan pelaksanaan K13 lebih baik, sekolah-sekolah yang mulai melaksanakan K13 pada tahun pelajaran 2014/2015 berhenti sementara melaksanakan K13 dan melakukan serangkaian persiapan pelaksanaan K13 yang lebih mantap. 

Setelah memperoleh kesiapan yang baik, sekolah tersebut kembali mulai lagi melaksanakan K13. Pada tahun pelajaran 2018/2019 ini seluruh sekolah telah melaksanakan K13 walaupun sebagian ada yang baru memulainya untuk kelas tingkat awal saja yaitu kelas I, IV, VII, dan X yang pada giliranya di tahun pelajaran 2020/2021 semua sekolah, termasuk SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, harus sudah melaksanakan K13 untuk seluruh tingkat kelas.

Peraturan Menteri

Pemberlakuan kurikulum tentunya dilegalisasi dengan peraturan menteri Pendidikan. Berikut ini peraturan menteri yang diterbitkan sejak pemberlakuan Kurikulum 2013:

 Download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang  Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang  Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Semua peraturan menteri di atas telah dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan hasil evaluasi dan revisi implementasi Kurikulum 2013 pada tahun 2016. Perubahan dan penyempurnaan ini dilakukan pada SKL, SI, Standar Proses, dan Standar Penilaian.

Bagi Satuan Pendidikan yang akan menyusun Dokumen I KTSP, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah analisis konteks termasuk di dalamnya adalah analisis Landasan hukum pemberlakuan KTSP.

Dasar Hukum yang melandasi pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

 1.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19  Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, dan perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4.   Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

5.   Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP No.74 Tahun 2008 tentang Guru

6.   Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Sedangkan peraturan menteri yang berlaku sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah à mengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru TIK dan Guru Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 sebagaimana telah diubah dalam Permendikbud Nomor 45 tahun 2015 tentang Peran Guru TIK dan KKPI dalam Kurikulum 2013
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013
10. Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang  Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
12. Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
13. Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah à mengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang  Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah à mengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah à mengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah à mengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang  Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah à mengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah à mengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat
20. Permendikbud No. 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah
21. Permendikbud No. 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
22. Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
23. Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan karakter di Satuan Pendidikan 
24. Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah
25. Kepmendikbud RI Nomor 092/P/2018 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013  Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Untuk Buku Tematik Kelas III Dan Kelas VI Semester 1, Buku Pendidikan Agama Dan Buku Budi Pekerti Untuk Kelas III, Kelas VI, Kelas IX, Dan Kelas XII, Serta Buku Mata Pelajaran Untuk Kelas IX Dan Kelas XII

Permendikbud no 58 tahun 2014 tidak berlaku lagi dengan terbitnya Permendikbud 35 tahun 2018.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Permen ini sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut oleh permendikbud 24 tahun 2016 tentang KI dan KD semua mata pelajaran, dan sekarang dinyatakan tidak berlaku kembali dengan permendikbud 35 tahun 2018 seperti tercantum di atas. ini berarti struktur kurikulum 2013 sudah resmi kembali dalam dasar hukum yang dapat dipertangungjawabkan.

Bagian penutup Permendikbud 24/2016

Permendikbud 35 tahun 2018 berisi Struktur Kurikulum 2013 dengan kembali memasukkan TIK sebagai salah satu mata pelejaran kelompok B. (Baca keterangan lengkapnya di sini)

Permendikbud 35 tahun 2018 ini juga diperkuat dengan permendikbud 37 tahun 2018 yang merivisi permendikbud 24 tahun 2016 dengan menambahkan KI dan KD mapel TIK ( Download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)